"Kami memang sempat dengar ada rencana Musda Jabar, namun basis komunikasi kami administrasi melalui surat. Karena tidak ada surat, maka kami anggap tidak ada (Musda)," kata Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keangotaan (OKK) DPP KNPI, Ilham AR kepada wartawan, Selasa (24/8).
Berkenaan dengan kabar rencana Musda Jabar, ia menegaskan bahwa setiap agenda rapat pimpinan daerah dan musda harus dihadiri oleh utusan DPP KNPI. Dengan kata lain, rapat pimpinan daerah dan musda dapat dinyatakan sah apabila unsur DPP KNPI mengahadiri kedua agenda organisasi tersebut.
"Jika tidak, itu menyalahi aturan dan apa pun yang dihasilkan dari mekanisme yang salah merupakan hasil yang inkonstitusional," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama akan segera mengambil langkah tegas jika Musda tetap dilaksanakan tanpa pemberitahuan dan persetujuan DPP.
"Kami akan segera mengeluarkan SK
caretaker untuk DPD KNPI Jabar guna memastikan konsolidasi organisasi dapat berjalan secara normal. Saya tidak akan menolerir segala bentuk pelanggaran organisasi yang terjadi," tandas Haris Pertama.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: